DARI SISI ANGGARAN DPRD KOTA AMBON SIAP MEMFASILITASI PROSES PENSERTIPIKATAN TANAH MASYARAKAT KOTA AMBON

Senin, 28-10-2019 Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon M. Togatorop melakukan pertemuan bersama Ketua DPRD Kota Ambon Elly Toisuta di Ruang Kerja Ketua DPRD Kota Ambon membicarakan Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Ambon yang mana esensinya membicarakan kendala-kendala dalam pemberian sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kota Ambon.

M.Togatorop menyampaikan Program Strategis Nasional dalam hal ini Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) yang telah diselesaikan tahun ini memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, khususnya masyarakat pada Kampung Keranjang/Waringincap serta Kel. Nusaniwe Pohon Mangga dan Kantor Pertanahan Kota Ambon langsung melakukan sosialisasi dan pendampingan pemberdayaaan masyarakat penerima sertipikat dengan mendatangkan pihak pemodal (CSR) dan pihak per Bankan serta tenaga pelatih dari Fak. Pertanian Unpatti untuk  melakukan pelatihan budidaya ikan air tawar serta bercocok tanam Hidroponik.

Togatorop menjelaskan, ditahun depan Kantah Kota Ambon mendapat target PTSL sebanyak PBT 6000 bidang, dan SHAT 2.8000 bidang dan rencananya Kampung Keranjang/Waringincap akan dijadikan Dusun lengkap. Hal ini sangat diperlukan bantuan dari Pemerintah Kota Ambon dan DPRD Kota Ambon dalam mengawal proses biaya penerbitan SKT, memfasilitasi patok dan meterai agar ditanggung oleh Pemda Kota Ambon agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya pengurusan sertipikat sedikit pun.

DPRD Kota Ambon agar bisa punya perhatian untuk mendorong Pemerintah Kota Ambon dalam membantu BPN dalam melayani masyarakat, BPN berharap kegiatan pensertipikatan tanah masyarakat lewat PTSL  kedepan tidak lagi terkendala karena DPRD Kota Ambon siap memfasilitasi proses pensertipikatan tanah masyarakat Kota Ambon dari sisi penganggaran mendorong agar dimasukan ke dalam APBD untuk sertipikat tanah, tutur Ketua DPRD Kota Ambon.

Toisutu juga menjelaskan, terkait kepemilikan tanah aset Pemkot Ambon yang sampai saat ini beberapa sekolah belum disertipikatkan. “anggaran sudah ada akan tetapi proses penyelesaian dilapangan terkendala” untuk itu dimintakan BPN Kota Ambon dapat juga membantu proses sertipikat aset Pemkot termasuk tanah Kantor DPRD Kota Ambon.

DPRD Kota Ambon mempunyai agenda yang secara rutin pertiga bulan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, didapati kebanyakan keluhan masyarakat ingin mendapatkan sertipikat tanah yang telah dinantikan berpuluh-puluh tahun, akan tetapi terkendala dengan status kepemilikan (tanah dati). Terhadap persoalan ini DPRD Kota Ambon lewat Komisi I akan melakukan agenda penting  memfasilitasi pertemuan yang melibatkan Kepala Desa/Kelurahan beserta RT/RW untuk mencari jalan keluar persoalan yang dihadapi  masyarakat, kedepan pihak DPRD Kota Ambon akan terus menggandeng BPN Kota Ambon dalam melaksanakan Sosialusasi tentang Pertanahan agar persoalan-persoalan pertanahan dan status kepemilikan dapat diselesaikan.

Terhadap aset tanah milik Kantor Pertanahan Kota Ambon yang sudah ditempati masyarakat pasca kerusuhan Ambon yang mana pihak Kantah Kota Ambon telah melukakan pendekatan kepada masrakat akan tetapi belum mendapat jalan keluar kedepan DPDR Kota Ambon siap memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat agar mendapatkan titik temu terhadap persoalan aset Kantah Kota Ambon, tutur wanita koalisi golkar ini.  

Diketahu yang hadir dalam pertemuan ini Ketua DPRD Kota Ambon sementara Elly Toisuta, Kakantah Kota Ambon M.Togatorop, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantah Kota Ambon E. Parera, Kasie Infratruktur Pertanahan Kota Ambon J. Labery, Kasie Hubungan Hukum Pertanahan Kota Ambon Piet Singadji, Kasie  Penataan Pertanahan E. Helaha dan Kasie Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan D. Pooroe.

Mengakhiri pertemuan tersebut Togatorop berharap kepada Ketua DPRD Kota Ambon dan seluruh anggota agar dapat bersinergi dengan Pemkot Ambon guna mendukung pihak BPN Kota Ambon guna menyelesaikan Batas Adminstrasi Desa/Kel, masalah Tata Ruang RTRW Kota Ambon dan Pemkot Ambon dapat membantu pihak BPN Kota Ambon dengan dana stimulus dari pendapatan BPHTB tahun 2018 sebesar Rp. 11.311.277.522.- dan tahun 2019 s/d bulan Oktober sudah Rp. 9.685.383.606.- berdasarkan Perda Kota Ambon Nomor : 9 Tahun 2012 tentang BPHTB dan Keputusan Walikota Ambon Nomor : 112 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Atas Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pihak BPN Kota Ambon dapat memperoleh Dana Insentif Pemungut dalam menunjang Pelayanan kepada Masyarakat baik dalam Pengadaan Alat Ukur, Perbaikan Kantor, Kendaraan Dinas dan Fasilitas Kantor serta membantu kegiatan pra PTSL agar dapat berjalan dengan cepat.