HARMONISASI PKS PEMKOT AMBON DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON

Program Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Ambon – Selasa, 22 Oktober 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon M. Togatorop beserta Kabid I, Kabid II, Kabid III, Kabid IV,  Kabid V dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku  menghadiri acara Harmonisasi Nota Kesepahaman dan Kerja Sama Pengintegrasian Data dan Pensertipikatan Tanah Aset Daerah dalam Program Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Provinsi Maluku. 
Acara yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku ini menyampaikan “Maluku pernah mengalami konflik social sehingga Aset Daerah di Provinsi Maluku Maupun Kota menjadi batu sandungan, dimana aset milik pemerintah daerah tidak terkendali dan sekarang mencoba untuk menata kembali” 


Dalam acara Harmonisasi ini pihak KPK menyampaikan salah satu focus kegiatan KPK ditahun 2019 sampai dengan 2020 adalah Optimalisasi Pendapatan Daerah dalam meningkatkan PAD,Kontribusi PAD terhadap APBD, Kesejatraan ASN, Partisipasi Bank Daerah dalam mendorong peningkatan PAD  dan Manajemen Aset Daerah menyangkut Database BMD, Pengamanan BMD (Fisisk dan Administrasi), Penertiban Pengelolaan BMD, Optimalisasi BMD (Kontribusi bagi PAD) hal ini disampaikan didepan  seluruh perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku bersama pihak Kejaksaan Provinsi Maluku, BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dan Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut.


M. Togatorop bersama  pihak BPN Provinsi Maluku sebelumnya telah bertemu dengan KPK membahas MoU antara BPN Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah  terkait Pensertipikatan Aset Pemda, Penanganan masalah dan Zona Nilai Tanah (ZNT). Dimana beliau menyampaikan bahwa  dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kantor Pertanahan Kota Ambon siap membantu Pemerintah Kota Ambon dalam Pengeintegrasian Data serta Pensertipikatan Tanah Aset Pemkot Ambon yang clear and clean.


Dijelaskan, perlu adanya feedback dalam PKS dengan melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 tahun 2012 tentang BPHTB dan Keputusan Walikota Ambon 112 tahun 2019 tanggal 06 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Pemberian Insentif Atas Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Yang mana Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Pemungut mendapatkan 25% dari  5% BPHTB dari bagian 81%.


M. Togatorop juga menambahkan, pemberian dukungan dan insentif pemungut oleh Pemkot Ambon dalam menunjang Pelayanan Pertanahan, dukungan data peserta dan biaya kepada peserta kegiatan Pra  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dituangkan dalam PKS.


Terhadap harmonisasi PKS Pengintegrasian Data Pertanahan Dan Data Perpajakan Daerah Kota Ambon serta Pensertipikatan Tanah dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Ambon telah disepakati bersama dan siap untuk dilakukan Penandatanganan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 antara Walikota Ambon sebagai Pihak Kesatu dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Pihak Kedua.