KOORDINASI RENCANA PENERTIBAN DAN PENATAAN JL. JENDERAL SUDIRMAN AMBON

Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon M. Togatorop didampingi oleh Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Dave Pooroe menghadiri Rapat Koordinasi Terkait Rencana Penertiban dan Penataan Jalan Jenderal Sudirman Ambon bertempat di Ruang Rapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, Kamis 07/11/2019.

Sebagai pihak yang memfasilitasi pertemuan ini, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku Benediktus Sarkol menyampaikan “masalah yang semetara terjadi pada sekitar Jalan Jenderal Sudirman Ambon telah ditempati oleh masyarakat pasca kerusuhan Ambon yang mana status tanahnya diperkirakan adalah daerah milik jalan akan tetapi pemberian SIUP, IMB dan pembayaran PBB telah dilakuan masyarakat kepada pihak Pemkot Ambon menjadi pertanyaan penting untuk dibahas bersama". Menyikapi hal ini beliau menyampaikan keberpihakannya berdasarkan Dokumen yang mana secara benar dan terbukti.

Togatorop menyampaiakan Penertiban dan Penataan Jalan Jenderal Sudirman Ambon berada pada status tanah Negara Eks Egeindom Verponding Nomor : 986, 987/Ambon dan sebagian sudah memilik Sertipikat sehingga sangat jelas statusnya jika ada pembebasan tanah tahun 1979 dan 1982 didaerah tersebut harus ada Peta Lokasi dan luasan tanah yang telah diganti rugi sesuai perintah Undang-undang dan Kepres terhadap tanah tersebut tutur Togatorop dan meminta agar pihak Balai Jalan Nasional Maluku dapat membantu data dan Peta Lokasi yang telah di bebaskan pada daerah tersebut.

Yang mewakili Kepala Balai Jalan Nasional menyampaikan status Jalan Jenderal Sudirman Ambon merupakan jalan Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 34 tahun 2006 tentang Jalan. Beliau juga menyampaikan “secara data yang ada pada kami yaitu tahun 1979 dan tahun 1982 telah dilakukan pembebasan selebar 30 meter yang secara fisik dilapangan terdapat patok-patok akan tetapi sebagian besar telah dicabut masyarakat”

Koordinasi lintas lembaga sangat diperlukan untuk melihat masalah ini, sebab untuk mengantisipasi pembagunan pada daerah tersebut oleh Pemkot Ambon sangat diminta kehadirannya.

Diakhir, Togatorop mengharapkan agar pihak Desa harus lebih hati-hati dan berkoordinasi dengan pihak Balai Jalan Nasional dalam proses pemberian hak di daerah tersebut harus terlebih dahulu pesertujuan dari balai jalan nasional sehingga pememberian Surat Keterangan Tanah oleh Pemerintah Desa harus selektif.

Diketahui yang hadir juga dalam rapat, Kepala Bidang IV dan Bidang V Kanwil BPN Promal, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Maluku beserta staf, Kepala Balai Jalan Nasional Beserta Staf serta Pejabat Desa Batu Merah.