Penandatanganan PKS Bersama Pemkot Ambon

Ambon – Rabu, 23 Oktober 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon M. Togatorop dan Walikota Ambon yang diwakili Sekretaris Kota Ambon melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pendaftaran Pengintegrasian Data Pertanahan dan Data Perpajakan Daerah Kota Ambon serta Pensertipikatan Tanah dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Ambon bertempat  di Gedung Islamic Center Ambon. 

Dalam sambutan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, menyampaikan bahwa “selama ini ada kenaikan pendapatan Daerah mencapai 100% lebih diduga potensi penerimaan itu ada dan siapa yang menikmati itu, terbukti ketika diterapkan sistem ada keanaikan sampai 100% berarti selama ini ada yang menikmati selisi itu potensi yang hilang tidak bisa dikumpulkan”.

Hal ini yang sementara di perbaiki pihaknya agar peluang terjadinya korupsi dan potensi peneriman daerah yang seharusnya didapatkan tidak dinikmati oknum, Pungkasnya.

Marwata menjelaskan, “Dengan MOU ini, sebagai langkah awal pengamanan aset-aset daerah diharapkan kerjasama efektif antara Pemda dengan BPN dalam melaksanakan percepatan sertipikasi tanah. Kerjasama yang efektif dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan penyelesaian aset-aset yang masih bermasalah antar pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga,”.

Hadir dalam kegiatan tersebut dari pihak Kantor Pertanahan Kota Ambon KTU, Kepala Seksi I, II, III dan V Pejabat Eselon III BPN Promal, seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,  Wakil Ketua KPK juga Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Kapolda Maluku, Kepala Perwakilan BPKP Maluku, Bupati dan Walikota se Maluku, Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku, dan PT Bank Maluku Malut.